Dewan Setuju Lapak Mangkrak Disegel

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi (Vedyana Ardyansah/asatu.id)

SEMARANG (asatu.id) – Persoalan selalu munculnya permasalahan yang ada setelah revitalisasi Pasar tradisional di Semarang membuat Dewan angkat bicara. Penambahan jumlah pedagang sebelum relokasi ke pasar baru menjadi hal yang digarisbawahi. Itu dikarenakan masalah tersebut dinilai belum mendapat pengawalan yang ketat oleh Pemerintah.

“Beberapa kali penataan pasar yang dilakukan pemerintah terkait perencanaan, biasanya kan asal-asalan dan kurang matang. Apalagi relokasi  di beberapa pasar ini selalu memunculkan masalah dengan adanya penambahan jumlah pedagang,” ujar Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, Rabu (22/2).

Menurutnya, adanya penambahan pedagang yang terjadi belum bisa dipastikan datangnya dari mana, apakah dari lapak yang diluar Pasar atau dari mana membuat dirinya masih bertanya-tanya.

“Nggak tahu itu asal usulnya darimana ataukah dari lapak-lapak yang berada di luar kawasan pasar atau yang ngaku-ngaku pedagang pasar disitu, itu yang pasti sering menimbulkan persoalan di pasar baru,” imbuhnya.

Ia menambahkan, bahwa pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perdagangan harus memantau ketika spekulan-spekulan yang masuk untuk mendaftarkan diri sebagai pedagang pada saat pengundian. Hal itu harus dilakukan agar jual beli lapak atau pemindahtanganan lapak tidak terjadi.

“Tentunya ini harus dilakukan pemantauan setelah berjalannya pengundian dan berjalannya proses jual beli di pasar tersebut,” katanya.

Pihaknya berharap, Dewan bisa ikut serta dalam pemantauan tersebut dengan cara melakukan kunjungan ke lapak- lapak pedagang apakah masih ditempati atau mangkrak atau disewakan atau dijual belikan.

Supriyadi mengaku langkah penyegelan untuk kios yang dibiarkan mangkrak adalah keputusan yang tepat. Hal tersebut dilakukan karena keberadaan kios atau lapak yang mangkrak membuat Pasar yang telah direvitalisasi terlihat sepi.

“Jadi tidak serta merta memberikan kelonggaran kepada mereka yang bermodus seperti itu, menjualbelikan lapak atau menyewakan, memindahtangankan ke orang lain, ini pelanggaran, dan harus ditindak tegas,” tukasnya.

48

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan