Ganjar Pranowo : Pelayanan Publik Di Jateng Harus Berbasis IT

Foto : Istimewa

SEMARANG (asatu.id) – Pada Era Digitalisasi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) dihadapkan pada salah satu isu strategis di bidang informasi dan komunikasi. Pemprov Jateng ditantang untuk membangun smart province melalui sinergi aplikasi hingga sinergi data (single data) yang dihimpun baik dari OPD di lingkungan Pemprov Jateng maupun pemerintah kabupaten/kota.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri ATD MT menyampaikan, salah satu isu strategis yang berkembang di bidang informasi dan komunikasi adalah pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang mewujudkan smart province. Smart province yang dimaksud adalah integrasi data (single data), integrasi aplikasi, integrasi infrastruktur, publikasi informasi dan komunikasi serta pengamanan informasi.

“Kegiatan tersebut memerlukan supporting SDM dan penguatan kelembagaan. Ini butuh komunikasi yang baik antara kabupaten/ kota dengan provinsi untuk mewujudkan sinergi,” terang dia saat menghadiri Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah dan Diskominfo Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah, di Wisma Perdamaian, Jumat (10/2).

Senada dengan Dadang, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menegaskan, Pemda harus mengubah pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informatika (TI). Pelayanan publik yang semula banyak dilakukan dengan pertemuan secara fisik dapat dilakukan secara virtual. Bahkan, pelayanan publik berbasis TI itu diyakini mampu meminimalisasi praktik pungutan liar (pungli).

“Pola komunikasi, pola informasi mesti kita ubah. Kalau kita bicara smart city, sebenarnya harus ada smart institution. Kemudian bisa sharing antarinstitusi, bisa saling mengakses informasi. Kalau hari ini kita punya Government Resources Management System (GRMS), semua sumber daya kita masukkan. BKD sedang bikin e-kinerja, kita dorong. Satu per satu (aplikasi) terus dimasukkan ke dalam suatu sistem, maka itu jadi smart province. Tapi smart province itu berat karena harus ada kontribusi dari teman-teman kabupaten/ kota,” jelas orang nomor satu di Jawa Tengah itu.

Dia menegaskan, Diskominfo berperan penting untuk membangun pola komunikasi yang sinergis di antara OPD di lingkungan Pemprov Jateng maupun pemkab/ pemkot. Sehingga mencegah timbulnya informasi multitafsir yang dapat merebak di kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat. Terlebih saat ini, pemda dihadapkan pada hoax dan isu radikalisasi. Sehingga segala pola komunikasi dan informasi yang baik perlu benar-benar dibangun.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *