Pembangunan Kampung Bahari Tersendat 24 Lahan Warga

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi melakukan tinjauan di lokasi Kampung Bahari Tambaklorok (Vedyana Ardyansah/asatu.id)

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi melakukan tinjauan di lokasi Kampung Bahari Tambaklorok (Vedyana Ardyansah/asatu.id)

SEMARANG (asatu.id) – Pembebasan lahan untuk pembangunan Kampung Bahari saat ini masih menemui kendala di masalah pemberkasan pembebasan lahan warga yang terdampak proyek tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi dalam tinjauannya ke Proyek Kampung Bahari di kawasan Tambaklorok Semarang.

“Masih ada 24 rumah belum dibebaskan. Kendalanya di pemberkasan, sehingga untuk pembebasan lahan ini belum bisa 100 persen,” kata Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi, senin, (18/1)

Dirinya menginginkan persoalan administrasi dalam pemberkasan bisa segera sehingga proses pembebasan lahan bisa dirampungkan paling lambat akhir Januari 2017.

“Pembebasan lahan warga ini ditargetkan rampung akhir Januari 2017 sehingga kontraktor bisa leluasa dalam bekerja. Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah kami minta lakukan percepatan,”tegasnya.

Hendi menerangkan, bahwa dalam pembebasan lahan masih menyisakan 27 petak lahan dari total 51 petak. Pihaknya menjelaskan bahwa kendala pemberkasan yang dimaksudkan antara lain masih ada warga belum membayar PBB (pajak bumi dan bangunan) atas lahan itu, mapun surat tanah yang masih berada di pihak perbankan.

“Dalam pemberkasan itu kan harus ada bukti bayar PBB, namun ada yang belum bayar, kemudian ada surat tanah masih di perbankan, dipinjamkan atau dengan kata lain digadaikan,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Semarang Iswar Aminuddin membenarkan proses pembebasan lahan di kawasan Tambaklorok yang masih terkendala proses pemberkasan.”Untuk pembebasan lahan, dari masyarakat sebenarnya tidak ada masalah. Namun, untuk bisa dibayarkan itu butuh pemberkasan”, ujarnya.

Dinas PU Kota Semarang akan memfasilitasi masyarakat untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan warga untuk administrasi.

“Kami fasilitasi masyarakat menyiapkan persyaratan. Kalau ada satu petak yang sudah selesai, langsung dibayarkan. Kalau ada dua petak yang selesai, ya, begitu, seterusnya “tukasnya.

59

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan