Nasib Tak Jelas, Karyawan PT Luxindo Datangi Dewan

Puluhan karyawan PT Luxindo pertanyakan kejelasan nasib mereka (Vedyana Ardyansah/asatu.id)

Puluhan karyawan PT Luxindo pertanyakan kejelasan nasib mereka (Vedyana Ardyansah/asatu.id)

Semarang (asatu.id) – Puluhan Karyawan PT Luxindo mengadu ke kantor DPRD Kota Semarang terkait belum pastinya nasib mereka di perusahaan produksi kacamata tersebut. Pasalnya, selain keadaan perusahaan yang sudah beroperasi, hak gaji pegawai selama 2 bulan terakhir masih belum diterima seluruh pegawai.

Setelah mendapat aduan tersebut, Komisi D yang diwakili Wakil Ketua Anang Budi Utomo segera mendatangi PT Luxindo di kawasan pelabuhan. Namun, pihaknya tidak bertemu seorang pun dari perwakilan manajemen dan hanya bertemu security.

“Kami kesini untuk koordinasi, karena manajemen PT Luxindo kami panggil tidak datang, jadi kami kesini, dan kesini pun kami tidak bertemu pihak manajemen juga, hanya ketemu petugas security,” ungkap Anang, Rabu (11/1).

Anang membeberkan, para pekerja PT Luxindo merasa tidak mendapat kepastian dari pihak perusahaan, karena pada Agustus 2016 para pekerja sempat di rumahkan, kemudian dipekerjakan lagi dan dirumahkan lagi.

”Bulan Desember-Januari mereka tidak gajian, BPJS juga sudah di stop. Sehingga  karyawan 2 bulan ini mereka menunggu kepastian sebenarnya di PHK atau dipekerjakan lagi. Kalau di PHK pastinya ingin mendapat hak-haknya sesuai masa kerja, jabatan dan sebagainya,” terangnya.

Ditambahkannya, jika pekerja di PHK, dia mengharapkan hak-hak normatif sebagai pemutusan hubungan kerja dipenuhi oleh perusahaan, seperti pesangon dan Jaminan Hari Tua (JHT). “Boleh di PHK tapi hak-hak harus dipenuhi. Kemudian, karena 2 bulan tidak gajian mereka mengharap bisa ada pencairan JHT,” tambahnya.

Setelah tidak bertemu dengan pihak manajemen PT Luxindo, pihaknya memutuskan akan berkoordinasi dengan Bea Cukai dan PT Lami Citra yang mengelola kawasan ini menyoal permasalahan tersebut.

“Kami akan koordinasi dengan Bea Cukai dan PT Lami Citra yang mengelola kawasan ini. Ternyata gedungnya ini sewa, paling tidak mereka bisa menahan aset-asetnya, atau semisal proses pailit, kami akan dampingi sehingga hak-hak karyawan bisa tetap terpenuhi,” ujarnya.

Sementara itu, Agung Supriyanto, perwakilan pekerja menututurkan kedatangannya beserta rekan-rekannya menghadap dewan ialah untuk memperjuangkan dan mendapatkan hak-hak mereka yang belum dipenuhi oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

“Ini kemarin November masih dibayar 80 persen, untuk Desember ini kita gak dibayar sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Maka kami berinisiasi untuk mengadukan ke dewan terkait pencairan BPJS dan hal-hal lain yang notabene itu hak kita yang harus kita perjuangkan,” tuturnya.

Dia menerangkan bahwa pihaknya belum bertemu kembali dengan perwakilan perusahaan terkait persoalan tersebut. Pertemuan terakhir para karyawan adalah dengan HRD perusahaan membahas kurator yang akan menghitung perusahaan pasca pailit.

“Harapan kami, kurator bisa menghitung pesangon kita, tapi ternyata dia malah menghitung asset saja. Dan sampai detik inipun kami belum bertemu kurator ataupun lawyer dari pihak perusahaan untuk bisa berdialog dengan kami,” pungkasnya. (Vedyana Ardyansah)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *