Ini Penjelasan Ganjar Terkait Demo Long March Warga Rembang

ganjar-pranowoSEMARANG (asatu.id) – Terkait demo Long March yang dilakukan warga Rembang menuntut janji Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu.  Sebenarnya Gubernur Jateng Sangat menyesal tidak bisa menemui para pendemo longmarch.

Pasalnya pada saat demo itu berlangsung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sedang berada di Riau menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2016.

“Kalau saya berada di tempat pasti saya akan temui para pendemo dan bertatap muka langsung serta memberikan penjelassan,” jelasnya kepada asatu.id melalui keterangan tertulisnya melalui Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, Minggu (11/12).

Terkait hal ini, tambah Ganjar, menjadi membesar karena adanya miss informasi. “Karena kawan-kawan (Pejabat Pemprov yang menemui peserta aksi) seperti ragu menjelaskan secara detil, atau tidak cukup waktu menjelaskan semuanya,” kata Ganjar.

20161209_095302

Tapi intinya begini, lanjutnya, beberapa media nggebuki saya. “Media baik cetak, eletronik dan on line bilang bahwa “Ganjar bohong” dan sebagainya. Saya tegaskan lagi “Tidak, saya tidak keluarkan izin baru (Semen rembang)”. SK (baru) itu sebenarnya laporan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkunga (RPL) rutin saja,” tegasnya.

Jadi PT SI itu, Ganjar menyatakan, dalam perjalanan pembangunan pabrik mengubah beberapa hal. Nama berubah, area penambangan berubah, juga area pengambilan air, perubahan jalan dan lain-lain.

“Nah, karena ada perubahan lalu dilaporkan ke kita. Otomatis, setiap ada perubahan maka harus ada perubahan RKL dan RPL,” jelasnya.

Kendati demikian, berdasarkan laporan PT SI itulah pihaknya memberikan perubahan RKL dan RPL. Karena ada perubahan RKL dan RPL, maka izin yang lama otomatis dicabut. “Jadi itu bukan ijin baru, Melainkan perubahan dari ijin lama,” kata Ganjar.

Maka, lanjutnya, Orang berfikir bahwa saya mencabut izin lama dan menerbitkan izin baru. Dikiranya perkara Semen Rembang sudah selesai dengan izin baru itu.

“Dikiranya izin baru itulah saya respon atas putusan MA. Padahal itu karena penjelasan asisten saya yang menyampaikan kurang lengkap,” paparnya.

Padahal perubahan RKL dan RPL itu hanya bersifat administrasi biasa, sesuatu yang otomatis ada karena sistem atau mekanisme yang telah diatur undang-undang. Dan perubahan RKL dan RPL itu terbit sebelum putusan MA yang terimanya.

“Perubahan RKL dan RPL terbit tgl 9 November, putusan MA saya terima 17 November. Jadi perubahan RKL dan RPL itu bukan izin baru, perubahan RKL dan RPL itu bukan keputusan final untuk Semen Rembang,” ungkap Ganjar.

Pihaknya menegaskan tidak mungkin ambil sikap diam-diam dan menerbitkan izin baru. Sekali lagi perubahan RKL dan RPL itu perubahan administrasi saja.

“Jadi ya memang tidak harus ada sosialiasi publik, regulasinya tidak mengatur itu. Lagipula perubahan RKL dan RPL itu kan dibuka ketika peserta aksi menanyakan, dan boleh dicopy. Jadi siapa yang diam-diam? Tidak ada, semua terbuka,” jelasnya.

Jadi untuk semen Rembang sampai saat ini belum selesai. “Saya belum mengambil keputusan atas putusan MA. Belim ada keputusan apakah pabrik akan jalan terus atau ditutup. Kita masih punya waktu 60 hari atas putusan MA,” tuturnya.

Maka, pekan ini, mungkin rabu (14 Des) besok. pihaknya akan memanggil pihak terkait. “Saya akan panggil mas Teten (Masduki), kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup, semuanya. Kemarin-kemarin saya telponi mereka semua tidak ada yang bisa bersikap, menghindar semua, akhirnya saya yang digebuki,” tegasnya.

Maka pihaknya mau undang langsung. Pihaknya berharap mereka segera putuskan bagaimana sikap untuk Semen Rembang. Ini penting agar ada kesepakatan bersama. Harus ada kesepakatan bulat berdasarkan kajian berbagai pihak.

“Misalnya, apakah putusan MA itu hanya membatalkan izin lingkungan, ataukah sekaligus menutup pabrik. Kalau memang MA putuskan menutup pabrik, maka saya sendiri yang akan menutup pabrik itu,” jelas Ganjar.

Jadi biar clear, Ganjar menambahkan bahwa ini menyangkut hukum. ” Maka harus ada kepastian hukum. Kalau dalam pertemuan itu juga masih ragu-ragu, Saya sendiri akan berangkat ke Jakarta untuk tanyakan langsung MAHKAMAH AGUNG,” ungkapnya.

Jadi begitulah, pihaknya tidak masalah kalau sekarang semua geger dan dibully di socmed habis-habisan. “Akan tetapi pada akhirnya masyarakat akan tahu sendiri bagaimana. Tunggu saja keputusan akhirnya. Semua akan paham nantinya,” pungkasnya.

380

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan