Bus Bantuan Kemenhub “Nganggur” di Terminal Mangkang

img-20161208-wa0003SEMARANG (asatu.id) – Sebanyak 25 unit bus hibah dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub), sampai saat ini belum beroprasi dan hanya parkir rapi di terminal Mangkang. Bus yang rencananya akan digunakan untuk operasional Bus Rapit Transit (BRT). Namun, sejak diberikan Januari 2016, dibiarkan dalam waktu cukup lama, sehinga akan timbul terjadi kerusakan.

Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Informatika (Dishubkominfo) Kota Semarang Agus Harmunato mengaku, 25 bus hibah tersebut masih dalam proses balik nama dan juga perubahan plat dari plat merah menjadi plat kuning.

“Agar bus tersebut layak jalan ada beberapa proses yang harus kita lalui diantaranya, masih menunggu penggantian faktur, dan sekarang sudah proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa beroprasi,” jelasnya.

Dalam proses balik nama, pihaknya mengatakan memang tidak mudah dan tidak secepat anggapan banyak orang. Dikarenakan, untuk proses balik nama harus dilakukan di Jakarta terlebih dahulu baru kemudian dilakukan di Semarang. Proses panjang inilah yang dianggap menjadi penyebab utama tidak segera beroprasinya bus bantuan tersebut.

” Saya bisa pastika dalam waktu dekat bus-bus itu akan segera dioprasikan, karena saat ini proses balik nama sudah di Polisi Daerah (Polda) Jawa Tengah,” imbuhnya.

Pengamat transportasi Universitas Katholik (Unika) Seogijapranata Semarang Djoko Setijowarno beranggapan, bahwa tidak kunjung beroprasinya bus-bus batuan dari Kemenhub tersebut, kemungkinan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kesulitan dalam anggaran untuk mengoprasionalkan bus-bus tersebut. ”Terlebih juga kesulitan karena tidak ada institusi yang mau bertanggungjawab jika sudah menjadi plat kuning,” ujarnya.

Dalam hal ini , menurutnya, Pemkot kurang mempersiapkan secara matang ketika menerima hibah bus dari Kemenhub. Harusnya, sebelum menerima batuan pemerintah pemkot memikirkan terlebih dahulu bagaiamana pengoprasiannya, siapa yang mengelola dan lain sebagainya.

“Bantuan bus itu seharusnya untuk mengantikan BRT yang kebanyakan sudah tidak laik jalan, kami menghimbau dalam penggelolaan BRT Pemkot Semarang harus lebih maksimal dan profesional mengingat transportasi inilah nantinya yang bisa mengurangi kemacetan di Kota Semarang,” tandasnya.
Padahal seharusnya bantuan itu bisa digunakan untuk mengganti BRT yang kebanyakan sudah tidak laik jalan. Nampaknya keberadaan kelembagaan tidak dianggap serius, sehingga pengelolaan BRT kurang maksimal dan kurang profesional ,” pungkasnya.(AC)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *