Gubernur Jateng Minta Peran Aktif Masyarakat Atasi Pungli

Exif_JPEG_420SEMARANG (asatu.id) – Maraknya pungli yang terjadi belakangan ini, membuat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo menginginkan transparansi pelayanan publik pada seluruh instansi pemerintahan di wilayahnya. Pasalnya pungli yang terjadi dalam intansi pemerintahan hampir sebagian besar akibat dari buruknya layanan publik.
Hal tersebut dikatakan Ganjar saat membuka seminar Efektifitas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) bersama Ombudsman di Gedung Gradika Pemerintah Provinsi Jateng. “Saya menegaskan seluruh instansi pemerintahan sampai tingkat Kelurahan harus transparan dalam pelayanan kepada masyarakat. Entah itu membuat layanan pengaduan berupa website, sms, dan juga akun media sosial.” ujarnya kepada asatu.id, Selasa (1/11).

Kendati demikian, Pria akrab disapa Ganjar menjelaskan, transparansi dalam layanan publik dibutuhkan agar masyarakat dapat melakukan pengaduan langsung apabila terjadi buruknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Sebab, dengan buruknya pelayanan publik memicu terjadinya pungli. Saya mencontohkan, salah kasus pungli yang terjadi yaitu, salah seoorang masyarakat yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dimintai pungli oleh salah satu oknum pegawai kelurahan. Dan kemudian msayarakat itu mau memberikan sejumlah uang agar proses pembuatan KTP dipermudah,” paparnya.

Nah, lanjut Ganjar, kejadian seperti itulah agar tidak terulang kembali dimasa kepemimpinannya. Dengan adanya transpatansi pelayanan pengaduan, dia meminta masyarakat melapor apabila ada pelayanan publik yang dipersulit. Maka hal seperti itu dapat secepat mungkin ditindak lanjuti oleh petugas yang berwenang.

Sementara itu, ditempat yang sama PLT Ombudsman, Sabarudin Hulu mengatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan pengawasan secara diam-diam dalam instansi baik Pemerintah, Polri, Kejaksaan, hingga lembaga pendidikan untuk mencegah terjadinya pungli.(CP)

37

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan